Soal Pilihan Ganda UJIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPUTER (USPBK) PKN

SOAL PILIHAN GANDA USPBK PKN

 

1 . Secara umum hukum dapat diartikan sebagai berikut, yaitu ...

A  aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditujukan kepada masyarakat agar dipatuhi

B  peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat

C  kumpulan aturan-aturan yang terdiri atas norma dan sanksi kepada masyarakat dalam suatu Negara.

D  seperangkat peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.

E  segala sesuatu yang dipatuhi oleh anggota masyarakat.

 

2 . Globalisasi terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah ....

A  Meningkatnya pemakaian BBM

B  Meningkatnya harga kebutuhan

C  Meningkatnya jumlah pengangguran

D  Meningkatnya bantuan internasional

E  Meningkatnya investasi asing

 

3 . Berikut ini yang termasuk unsur-unsur terbentuknya negara adalah ....

A  Ideologi, Konstitusi, Hukum, Parpol

B  MPR, DPR, DPD, MA

C  Rakyat, wilayah, pemerintahan, pengakuan negara lain

D  Eksekutif, legislatif, Yudikatif, Konsultatif

E  Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota

 

4 . Suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir, terpadu, dan berkonstitusi merupakan pengertian dari ....

A  Koloniah

B  Wilayah

C  Teritorial

D  Negara

E  Kerajaan

 

5 . Setiap orang yang memiliki status hukum sebagai warga negara Indonesia karena kelahiran, atau pewarganegaraan atau karena terdaftar sebagai warga Negara Indonesia disebut ….

A  Rakyat

B  Penduduk

C  Warga Negara

D  Masyarakat

E  Pribumi

 

6 . Pelaksanaan keterbukaan dan keadilan harus dilandasi prinsip-prinsip, salah satunya yaitu ....

A  berlaku adil dan terbuka

B  mentaati aturan bersama

C  mengutamakan orang terdekat

D  menjaga harga diri

E  menghormati hak orang lain

 

7 . Tipe-tipe budaya politik yang terdapat di masyarakat adalah ....

A  Optimis, praktis. dinamis

B  Kognitif, afektif, evaluatif

C  Loyal, internal, eksternal

D  Parokial, subyek, partisipan

E  Tradisional, lokal, regional

 

8 . Tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah….

A  Penandatanganan, ratifikasi, perundingan

B  Negosiasi, penandatanganan, ratifikasi

C  Pengesahan, perundingan, negosiasi

D  Perundingan, penandatanganan, ratifikasi

E  Negosiasi, perundingan, ratifikasi

 

9 . Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai tersebut yaitu….

A  Dasar, instrumental, praksis

B  Ideal, struktural, operasional

C  Mental, spiritual, komunal

D  Realita, idealisme, fleksibilitas

E  Persatuan, kerakyatan, keadilan

 

10 . Berikut ini adalah salah satu ciri sistem presidensial, yaitu ….

A  Menteri berasal dari kalangan anggota DPR

B  Menteri bertanggung jawab kepada DPR

C  Partai pemenang pemilu menyusun kabinet

D  Para menteri tidak bertanggung jawab pada DPR

E  Jabatan menteri bergantung pada DPR

 

11 . Globalisasi ekonomi menghendaki perdagangan bebas melalui mekanisme pasar yang memunculkan neoliberalisme dan akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian, yaitu ....

A  Masuknya modal asing

B  Meratanya kesejahteraan

C  Meratanya teknologi

D  Kesenjangan ekonomi

E  Meningkatnya usaha kecil

 

12 . Berikut ini adalah jenis-jenis hukum menurut sumbernya yaitu ....

A  undang-undang, Pancasila, GBHN, RAPBN, TAP MPR

B  hukum privat, hukum publik, hukum formal, hukum materil

C  hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum alam, hukum rimba

D  UU, kebiasaan, traktat, jurisprudensi

E  adat, pidana, perdata, tata Negara, internasional

 

13 . Sikap selektif terhadap globalisasi dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut, yaitu ....

A  Menolak globalisasi dengan berbagai cara

B  Diam dan pasrah terhadap globalisasi

C  Mempelajari dampak globalisasi yang timbul

D  Mengelola globalisasi dan memperkuat akar kebangsaan

E  Menerima globalisasi dengan penuh semangat

 

14 . Salah satu fungsi utama Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ....

A  Menyusun RAPBN lima tahunan

B  Menyelidiki pejabat yang korupsi

C  Meminta laporan dari presiden

D  Memecat menteri yang tidak bekerja

E  Melantik presiden/wakil presiden terpilih

 

15 . Adanya kebebasan pers, sering kali disalahgunakan oleh insan pers sendiri yang mengakibatkan dampak sebagai berikut, yaitu ....

A  Tidak mendapat respon dari masyarakat

B  Informasi tidak obyektif dan akurat

C  Berita yang disajikan tidak menarik

D  Fungsi dan peranan pers tidak maksimal

E  Oplah yang cenderung merosot

 

16 . Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak maupun elektronik disebut....

A  Jurnalistik

B  Humas

C  Pers

D  Wartawan

E  Masyarakat

 

17 . Sekumpulan hukum yang terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara disebut ….

A  Hukum antarwewenang

B  Hukum antarnegara

C  Hukum regional

D  Hukum nasional

E  Hukum internasional

 

18 . Perilaku penyalahgunaan wewenang publik untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi, adalah pengertian dari ....

A  Nepotisme

B  penyelewengan

C  Kolusi

D  Korupsi

E  Pungli

 

19 . Yang tidak termasuk struktur organisasi PBB adalah ....

A  Dewan Perwalian

B  Dewan Keamanan

C  Dewan Kebudayaan

D  Dewan Ekonomi dan Sosial

E  Majelis Umum

 

20. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, pandangan tersebut kemudian menjadi terkenal dan dipakai diberbagai negara . Trias Politika terdiri dari...

A. Eksekutif, federatif, dan legislatif

B. Legislatif, yudikatif, dan federatif

C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif

D. Legislatif, eksekutif, dan federatif

E. Konstitutif, Legislatif, eksekutif

 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

RPP LENGKAP PKN KD. PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

RPP PKN (HAK ASASI MANUSIA)

RPP Kasus-kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila